ROKAN HULU, RIAU — Desakan masyarakat agar penanganan dugaan pelanggaran daerah aliran sungai (DAS) di Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, memperoleh kejelasan hukum terus bergulir. Ketua Lembaga Kerapatan Adat (LKA) Kecamatan Bonai Darussalam, Junaidi, menyatakan kesiapannya untuk turun bersama masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung ke Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Riau dalam waktu dekat. Langkah tersebut, menurut Junaidi, merupakan bentuk kepedulian terhadap persoalan yang dinilai menyangkut kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup. Ia berharap Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan dugaan perkara yang berkaitan dengan PT APSL Andika. Masyarakat, lanjutnya, membutuhkan kejelasan mengenai tahapan penanganan perkara, termasuk hasil pemeriksaan tim ahli, perkembangan penyelidikan, serta langkah hukum yang akan ditempuh penyidik sesuai ketentuan yang berlaku. Junaidi: Masyarakat Berhak Mendapatkan Kejelasan Junaidi menilai persoalan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat perlu mendapatkan perhatian serius. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara menjadi penting agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian. Sebagai Ketua LKA Kecamatan Bonai Darussalam, ia menyatakan siap bergabung dengan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan sesuai ketentuan hukum. Ia berharap pihak kepolisian dapat menerima aspirasi masyarakat sekaligus memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan dugaan perkara DAS di Desa…
Sumber: BUTON RAYA POST