Bupati Wakatobi, Haliana, mendorong pemerintah pusat untuk memperkuat implementasi mata pelajaran muatan lokal melalui kebijakan yang memberikan pengakuan dan ruang linearitas dengan mata pelajaran yang relevan dalam kurikulum nasional. Usulan tersebut disampaikan Haliana saat menjadi pembicara pada Forum Nasional Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan atau Education for Sustainable Development (ESD) UNESCO 2026 di Jakarta, Senin (15/6). Dalam forum itu, ia membawa aspirasi para guru pengampu mata pelajaran muatan lokal yang berfokus pada pendidikan konservasi, pelestarian budaya, dan penguatan karakter peserta didik. “Kami berharap pemerintah pusat dapat menerbitkan regulasi, keputusan, atau surat edaran yang memberikan pengakuan dan ruang linearitas antara mata pelajaran muatan lokal dengan mata pelajaran yang relevan dalam kurikulum nasional,” kata Haliana. Menurut Haliana, penguatan kebijakan tersebut menjadi langkah strategis untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 sekaligus memperkuat pendidikan berbasis konservasi dan keberlanjutan, khususnya di daerah kepulauan dan pesisir. Ia menjelaskan, hingga kini masih banyak guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum dapat mengalokasikan waktu mengajar mata pelajaran muatan lokal secara maksimal. Hal itu disebabkan muatan lokal belum sepenuhnya terakomodasi dalam perhitungan beban mengajar maupun pengembangan karier profesi guru. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menghadirkan pendidikan yang lebih relevan dengan lingkungan, budaya, serta kebutuhan masyarakat setempat….
Sumber: BUTON RAYA POST